Wednesday, 27 February 2013

REAKSI DARI JAKARTA TERHADAP CATATAN TUN DR. MAHATHIR

KUASA MESIN BESAR LOBI YAHUDI DI INDONESIA
Oleh Noor Johan Nuh Jakarta
Gambar paling popular yang amat memedihkan  perasaan Tun Dr.  Mahathir mantan
Perdana Menteri Malaysia. Penyerahan diri Indonesia kepada IMF
Ini adalah merupakan reaksi pertama dari Catatan Tun Dr. Mahathir Pak Harto Sengaja Dijatuhkan dalam buku PAK HARTO THE UNTOLED STORIES

Pernyataan berhenti sebagai presiden yang dilakukan Pak Harto pada 21 Mei 1998, tidak terlepas dari rangkaian “krisis nilai tukar mata uang” yang berlangsung sejak Juli 1997, dimulai dari Thailand lalu menyebar ke Philipina dan Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa diantara negara-negara yang terimbas krisis nilai tukar mata uang di Thailand, kemudian Indonesia mengalami dampak sedang negara lain dapat mengatasinya? Perlu digaris bawahi bahwa yang terjadi pada waktu itu adalah “krisis nilai tukar mata uang” rupiah terhadap dollar AS. Bukan krisis ekonomi, bukan krisis perbankan, bukan krisis pasar modal, bukan krisis sektor riil danbukan pula krisis moneter.

Bahwa kemudian Indonesia mengalami krisis multidimensi disegala bidang mulai sektor perekonomian, sosial dan politik, tidak terlepas dari penanganan krisis nilai tukar mata uang yang sengaja dilakukan “dengan salah” oleh tim ekonomi yang dikenal sebagai “Mafia Berkeley”.

Mengomentari krisis nilai tukar mata uang pada waktu itu, PM Malaysia Mahathir Mohammad mengatakan bahwa krisis itu adalah suatu rekayasa dari Lobi Yahudi yang bertujuan menghancurkan perekonomian muslim di Timur Jauh. Lebih lanjut Mahathir menuduh George Soros sebagai agenLobi Yahudi yang dibekali dana bermilyar dollar untuk membeli mata uang negara berpenduduk mayoritas muslim, untuk menghancurkan sistem moneter negara itu.

Mengatasi krisis itu, pemerintah kebijakan fiskal, yaitu memberlakukan transaksi Ringgit Malaysia di luar negara itu. Walaupun Ringgit Malaysia sempat terdevaluasi hingga 30%, dengan kebijakan tersebut Malaysia terhindar dari krisis multidimensi seperti yang dialami Indonesia. Mahathir menuduh Lobi Yahudi berpenduduk mayoritas muslim, mulai dari Maroko di pantai Barat Afrika, hingga Korea Selatan, Malaysia, yang paling parah hingga merambah ke krisis multidimensi, negara-negara berpenduduk mayoritas Malaysia mengambil keputusan memberlakukan mengaitkan kurs tetap dengan dollar Amerika dan tidak memilki agenda untuk menghancurkan perekonomian negara-negara.

Marauke di Irian Jaya. Ternyata, rekayasa lobi Yahudi terbukti lagi sekarang ini dengan terjadinya krisis ke tata negaraan di negara berpenduduk mayoritas muslim, mulai dari Libya, Yaman Selatan, Suriah, Irak, Oman, Afghanistan, Pakistan, yang terjadi baru-baru ini, sedangkan ketatanegaraan kita sudah porakporanda akibat rekayasa lobi Yahudi. Mengatakan Amerika sebagai negara adi daya adalah tidak benar. Sesungguhnya Amerika adalah Israel kecil. Tidak akan terpilih seseorang menjadi presiden di Amerika, sejak dari Roosevelt sampai Obama, jika tidak mematuhi konsensus Lobi Yahudi. Presiden John F Kennedy mencoba membangkang, ganjarannya dibunuh dan tidak diketahui otak intelektual pembunuhan itu sampai sekarang.

Respon pemerintah Indonesia di awal krisis melakukan spread intervensi pada kisaran 10% untuk menstabilkan rupiah. Kurs rupiah terhadap US$. 1,- berada pada kisaran Rp. 2.400,- Ternyata nilai tukar rupiah terhadap dollar melampaui spread yang ditentukan. Jika saja pada waktu itu tim ekonomi memberlakukan kurs tetap (devisa terkontrol) yaitu pada kisaran Rp. 2.800,- terhadap US$. 1,- (seperti yang dilakukan Malaysia), Indonesia tidak akan mengalami krisismulti dimensi (krisis moneter). Alasan tim ekonomi bahwa kurs tetap tidak dapat diberlakukan karena keterbatasan cadangan devisa tidak argumentatif karena didasari asumsi negatif (Malaysia dapat melakukan).

Faktanya, pada era pemerintahan presiden Soekarno, tanpa memperhitungkan cadangan devisa, rezim devisa terkontrol dapat diberlakukan. Pada awalnya Thailand untuk bertahan dari krisis karena kesigapan pemerintah ekonomi Indonesia lebih baik dari Thailand. Namun pada Agustus 1997, penasihat ekonomi presiden Wijoyo Nitisastro bersama Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad dan Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Jiwandono membuat keputusan “kontra produktif” yaitu: pengalihan dana BUMN dari bank-bank komersial ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan menaikkan tingkat suku bunga SBI 30%.

Kebijakan menambah persepsi negatif pasar sehingga memicu pembelian dollar Amerika dan berakibat rupiah makin terpuruk.hingga 32% dihitung sejak 1 Januari 1997. Sampai akhir tahun 1997 rupiah ditutup pada nilai Rp. 4.650,- atau terdepresiasi hampir 70%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus meluncur terjun bebas sampai Rp. 17.000,- per US$ pada 22 Januari 1998.

Sangat disayangkan, tim ekonomi kepresidenan yang diketuai “Gembong Mafia Indonesia sudah mengalami 13 tahun lebih dulu, dimana sistem tim ekonomi berargumen, Indonesia jauh lebih siap ketimbang dan fundamen ini makin Pada September 1997 kurs rupiah terus merosot.

Berkeley” Wijoyo Nitisastro tidak melakukan kebijakan moneter seperti yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Kapasitas Wijoyo, Doktor ahli kependudukan ini (bukan Ekonom), yang pernah dijuluki sebagai 10 ekonom terbaik di dunia karena pernah berhasil meredam spiral inflasi 650% di awal orde baru adalah bukti bahwa ia ekonomi yang handal (versi negara kapitalis yang juga menjuluki Sri Mulyani, calon presiden dari Partai SRI, sebagai menteri keuangan terbaik di dunia).

Menjadi pertanyaan, mengapa pada krisis nilai tukar mata uang pada tahun 1997, Wijoyo seperti tergagap-gagap dan bertindak seolah-olah menjadi bagian dari konspirasi yang ingin menghancurkan perekonomian Indonesia?

Memang kita tidak dapat berandai-andai dalam sejarah. Tapi, jika pada waktu awal krisis nilai tukar mata uang merambah ke Indonesia pada Agustus 1997, pemerintah memberlakukan kurs tetap seperti yang dilakukan Malaysia, apa yang kita kenal sebagai peristiwa Mei 1998 tidak perlu terjadi.

Yang kita alami pada waktu itu “krisis nilai tukar mata uang”. Bukan krisis ekonomi, bukan krisis moneter, bukan krisis perbankan, bukan krisis sektor riil. Ketidak jelasan langkah yang diambil oleh tim ekonomi pada waktu itu untuk mengatasi krisis nilai tukar mata uang, misalnya dengan memberlakukan kurs tetap (bukan devisa bebas), berakibat krisis nilai tukar mata uang merambah keberbagai sektor, hingga kita mengalami krisis multidimensi.

Mendasari tentang kepakaran tim ekonomi pada waktu itu, bukan tidak mungkin pola penanganan krisis mata uang pada waktu itu disengaja hingga berakibat menjadi krisis ke berbagai sektor perekonomian, fiskal, pasar modal, berbankan hingga kesektor riil.

Akibat kurs tetap tidak diberlakukan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS utang luar negeri makin membengkak (dihitung dalam rupiah yang terus terpuruk).

Dari total utang luar negeri per Maret 1998 sebesar US$ 138 milyar, sekitar US$ 72,5 milyar adalah utang swasta yang dua pertiganya utang jangka pendek, sedang utang pemerintah US$ 65,5 milyar. (Bandingkan dengan utang yang dibuat selama 13 tahun era reformasi sebanyak 1.600 triliun setara dengan US$. 166 milyar – dengan utang sebesar itu tidak ada penambahan sarana/prasarana seperti bendungan, irigasi, waduk serta jalan yang dibangun, kecuali ala kadarnya dan fakta – bukan data statistik - jumlah penduduk miskin makin membludak) Ratusan perusahaan dari skala kecil hingga konglomerat berbangkrutan.

Akibatnya terjadi PHK besar-besaran, disisi lain harga barang dan jasa melambung tidak terjangkau oleh rakyat. Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan meningkat mencapai sekitar 55%, pendapatan per kapita sebesar US$ 1.155,- pada tahun 1996, berdampak negatif terhadap posisi neraca pembayaran, karena jumlah merosot tajam menjadi US$ 610,- perkapita pada 1998.

Dengan maksud mengembalikan kepercayan pasar dan menstabilkan nilai tukar rupiah yang terpuruk, pada 8 Oktober 1997, pemerintah (tim ekonomi) mengumumkan akan meminta bantuan IMF. Pak Harto keberatan dengan jalan mengundang IMF, namun atas desakan para penasehat ekonominya yang diketuai Wijoyo Nitisastro, pada 31 Oktober 1997, ditandatangani Nota Kesepakatan (Letter of Intent/LoI) pertama dengan IMF oleh Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad dan Gubernur BI Sudrajat Jiwandono dalam bentuk: Memorandum on Economis and Financial Policies.

Sejak IMF terlibat menangani krisis moneter di Indonesia, 31 Oktober 1997, malah terjadi krisis yang lebih parah dan kompleks. Keberadaan IMF membawa efek negatif dalam penyelesaian krisis nilai tukar mata uang dan terbukti memperparah menjadi krisis multidimensi. Resep yang diberikan IMF malah kontra produktif dalam penyelesaian krisis. Resep (racun) itu sebagai berikut.

Pertama, kebijakan IMF dalam Loi tidak konsisten dan tidak mempertimbangkan keadaan sosial kemasyarakan dan politik pada waktu itu.adalah penutupan 16 bank swasta pada 1 November 1997, tampa menyiapkan perangkat pengamanan lebih dahulu. Kepercayaan rakyat pada bank sirna dan akibatnya terjadi rush dan capital flight besar-besaran, karena rusaknya sektor perbankan secara menyeluruh. Rakyat tidak percaya pada lembaga perbankan, terjadi penarikan dana masyarakat dari perbankan secara besar-besaran. Atas saran IMF, pemerintah diharuskan menjamin seluruh simpanan nasabah disemua bank 100%.

Walaupun keputusan penjaminan sudah dikeluarkan, rakyat sudah hilang kepercayaan dan tetap mengambil dananya di bank secara masif, hingga BI mengeluarkan dana talangan kepada perbankan berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Layaknya mengail di air keruh, para bangkir menggangsir banknya sendiri dengan cara memberikan kredit fiktif pada pihaknya sendiri atau memberikan kredit kepada perusahaan sendiri, hingga dana talangan BLBI mencapai 460 triliun rupiah, sebagian besar digaruk oleh pemilik banknya sendiri. Kebijakan ini sekaligus mewajibkan pemerintah menanggung utang pihak swasta, dan tidak ada satu negara di dunia dimana pemerintah menanggung dana publik di perbankan hingga 100%. Resep IMF ini seperti menyiram Api dengan Pertamax.

Kesalahan terbesar IMF

Kedua, terbukti pola penanganan krisis yang dipakai IMF di Indonesia dan beberapa negara telah gagal memulihkan perekonomian.

Ketiga, apa yang diberikan IMF berupa bantuan utang, menjadi jebakan agar Indonesia tetap tergantung pada institusi ini untuk waktu yang lama. Dengan instrumen utang, IMF dapat mengendalikan ekonomi bahkan politik di Indonesia.

Keempat, janji bail out IMF sebesar US$ 42,3 milyar ternyata cuma janji kosong. Realisasinya, hingga Mei 1998 tak lebih dari US$ 5 milyar yang dikucurkan oleh IMF.

Kelima, IMF menjadi agen globalisasi yakni mengharuskan liberalisasi perdagangan, privatisasi atau penjualan aset-aset negara yang penting dan vital.

Pada 15 Januari 1998, Pak Harto menandatangani LoI yang kedua di rumah kediaman jalan Cendana no. 8, tanpa didampingi tim ekonomi kepresidenan ataupun menteri terkait. Dalam Loi tersebut terkandung 50 butir pernyataan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, yang berkaitan dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, perbankan, dan yang terpenting adalah kebijakan sektor riil melalui penyesuaian secara struktural.

Di media massa, diperlihatkan Direktur IMF Michel Camdessus sedang melipat tangan dan menatap dengan angkuh pada Pak Harto yang tengah menandatangani LoI itu. Namun, LoI ini gagal menyelesaikan masalah utama ketika itu yakni jatuhnya nilai tukar rupiah. Program kedua IMF ini seperti menyiram api dengan batu bara yang tengah menyala. Jatuhnya rupiah seperti disengaja oleh IMF. Tepat 1 minggu setelah penandatanganan LoI kedua, tanggal 22 Januari 1998, rupiah menembus Rp.17.000,- per US$ 1,-.

Tanggal 10 April 1998, kesepakatan ketiga ditandatangani, fokusnya tetap pada reformasi ekonomi mikro, tidak fokus pada krisis mata uang yang tengah terjadi. Pada 4 Mei 1998, pemerintah, atas tekanan IMF, dipaksa menarik subsidi dengan menaikkan harga BBM sampai 71%. Tarif listrik secara gradual juga dinaikkan. Rakyat semakin tertekan, dalam beberapa bulan mereka bertambah miskin hingga ratusan persen akibat mata uang rupiah yang kian terpuruk dan harga barang yang melambung.

Kondisi perekonomian Indonesia semakin memburuk dan semakin tidak jelas titik terang ke arah pemulihan, merupakan indikator kegagalan IMF di Indonesia. Kegagalan IMF sebenarnya bukan saja karena memberikan dianogse dan resep yang salah terhadap krisis ekonomi Indonesia, dan kesalahan membaca peta sosial politik Indonesia, tapi juga karena IMF tidak mempunyai kapabilitas intelektual yang memadai untuk memahami situasi Indonesia (padahal IMF dikendalikan oleh ekonom-ekonom handal). Mencermati tindakan IMF dalam mengatasi krisis pada waktu itu, tidak ada kata lain kecuali, IMF sengaja menghancurkan perekonomian Indonesia.

Kebijakan penutupan 16 bank, menaikkan harga BBM dan mencabut subsidi di sektor vital yang dibutuhkan rakyat banyak pada saat perekonomian sedang terpuruk, malah menciptakan instabilitas social dan politik. Karut marut situasi pada waktu itu sangat menakutkan bagi investor hingga tidak ada investasi yang masuk. Sedang rakyat tambah sekarat.

Keberadaan IMF di Indonesia sejak 31 Oktober 1997, bukan saja tidak berhasil memulihkan ekonomi Indonesia, tetapi malah lebih jauh membenamkan Indonesia dalam krisis ekonomi yang makin dalam, krisis politik dan berbagai krisis multidimensional. Lebih dari setengah kegiatan bisnis di Indonesia bangkrut total, 
pengangguran makin melimpah ruah dan kemiskinan menjalar kesentero pelosok negri. Pak Harto dalam pidato pertanggungjawabannya bulan Maret 1998 di SU MPR sempat menyatakan bahwa resep IMF tidak ampuh untuk menyelesaikan krisis. Pak Harto mengajukan konsep “IMF Plus” dan berniat menerapkan CBS (Currency Board System) dengan mematok kurs tetap. Rencana menerapkan CBS sejalan dengan
pengangkatan Steve Hanke, guru besar dari Jhon Hopkins University, Washington DC sebagai penasehat khusus Presiden sejak akhir Januari 1998. Hanke telah berdiskusi dengan Pak Harto mengenai CBS. Tanggal 11 Februari 1998, Camdessus mengirim surat kepada Pak Harto yang memperingatkan bahwa jika rencana CBS diteruskan, IMF tidak dapat melanjutkan bantuannya untuk Indonesia (Indonesia dijanjikan oleh IMF bantuan sebesar US$ 43 milyar – pada waktu itu baru cair US$ 3 milyar).

Kebutuhan Indonesia akan likwiditas seperti yang dijanjikan IMF membuat Pak Harto tidak bisa berbuat lain, sementara tim ekonomi malah membenarkan resep IMF. Tidak cukup gembong IMF yang bicara pada Pak Harto, Presiden Clinton beberapa kali melakukan pembicaraan telepon dengan Pak Harto dalam negosiasi bantuan IMF dan mengirim beberapa kali utusan khusus termasuk bekas wakil presiden Walter Mondale. Mondale menyampaikan pesan Clinton agar Pak Harto tetap berjalan dalam syarat-syarat IMF.

Menteri Keuangan Amerika Robert E Rubin pada awal maret 1998, sempat mengancam akan menghentikan bantuan jika Indonesia tidak mematuhi paket IMF. Rubin termasuk salah satu kelompok dalam jajaran pemerintahan Clinton, bersama menteri luar negri AS Madeleine Albright, pada 20 Mei 1998, dalam bahasa diplomatik, meminta Pak Harto turun dari jabatan presiden RI. Orang-orang disekitar Rubin membuat alasan bahwa kepemimpinan indonesia saat itu justru penghambat utama pemulihan ekonomi. Rubin dan Madeliene adalah orang Yahudi yang ada di kabinet Clinton. Tidak kurang dari presiden dan beberapa menteri pemerintah AS begitu getol menghendaki Pak Harto berhenti sebagai presiden. Satu hal yang sangat naïf dan dapat dikatakan ikut campur atas kedaulatan satu negara.

Kebijakan IMF di Indonesia mulai 31 Oktober 1997 hingga Pak Harto menyatakan berhenti sebagai presiden merupaka konspirasi institusi ini yang sengaja memperparah krisis yang terjadi di Indonesia. Joseph Stiglitz, penerima hadiah “Nobel” dalam bidang ekonomi, menegaskan bahwa keterlibatan IMF dalam krisis di Indonesia justru memperburuk keadaan. Menjadi pertanyaan, mengapa tim ekonom kepresidenan malah mengundang IMF dimana Pak Harto pada waktu itu tidak menghendaki. Lebih jauh Stiglitz mengatakan, ada empat langkah yang menjadi pola IMF yang malah memperparah perekonomian Indonesia.

1. Privatisasi. Penjualan aset-aset BUMN kepada kroni IMF.

2. Liberalisasi pasar modal. Membuka pasar modal agar investasi meningkat.

Untuk itu IMF memaksa negara pasien mematok suku bunga tinggi. Indonesia dipaksa untuk mematok suku bunga hingga 70% dan menerapkan sistem devisa bebas.

3. Pencabutan subsidi dengan menaikkan harga barang komoditas strategis seperti BBM, pupuk, pangan. Berdampak ekonomi rakyat makin terjepit, hidup semakin susah, yang kemudian berujung pada kerusuhan sosial . Dalam kasus Indonesia terbukti dalam peristiwa Mei 1998.

4. Perdagangan bebas. Dengan membuka pasar bagi produk-produk impor dari negara maju yang berakibat membunuh produk dalam negri. Empat langkah IMF ini membuat negara pasien tidak berdaya, IMF mengambil keuntungan dengan memeras negara debitor. Langkah ini jelas memicu instabilitas sosial politik di Indonesia, puncaknya pada Mei 1998, hingga akhirnya Pak Harto menyatakan berhenti sebagai presiden. Berdasar data di atas dapat disimpulkan bahwa IMF sebagai agen Lobi Yahudi menjadi pemantik yang memicu terjadinya kerusuhan di bulan Mei 1998.

Peran IMF dalam memaksa Pak Harto berhenti sebagai presiden tercermin dalam pidato Michel Camdessus pada 9 November 1999, ketika dia mengundurkan diri dari IMF. Camdessus mengatakan bahwa apa yang dilakukannya di Indonesia memang dalam rangka menciptakan katalisator agar Pak Harto jatuh. “We created the conditions that obliged Soeharto to leave his job – Kami menciptakan keadaan yang memaksa Soeharto meninggalkan jabatannya”, kata Camdessus.

Pengakuan ini jelas menunjukkan bahwa IMF yang dikuasai oleh Lobi Yahudi Indonesia dalam menteri yang mundur, plus Harmoko, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, serta peran Gembong Mafia Berkeley Wijoyo Nitisastro berikut konspiratornya seperti Prof. Emil Salim, Prof. Subroto, Amin Rais, Frans Seda – yang hadir di gedung DPR bersama ribuan mahasiswa dan meneriakkan yel-yel menghendaki Pak Harto mundur, pada 19 Mei 1998 – mereka hanya sekrup kecil dari mesin besar Lobi Yahudi.

Pada tanggal 18 Mei 1998, dalam pertemuan dengan Nurcholis Majid di jalan Cendana, Pak Harto mengatakan: “Apakah jika saya mundur presiden berikut dapat mengatasi masalah bangsa ini?” Empat presiden berlalu, bangsa ini tetap konsisten mengembangbiakan rakyat miskin, korupsi tumbuh subur disemua lini bikrokrasi dan politisi, sistem politik yang amburadul berdasarkan konsensus transaksional, falsafah bangsa diabaikan, terjadi huru hara antar kelompok atau golongan setiap hari, tidak ada stabilitas keamanan, UUD jadi kelinci percobaan. Mau dibawa kemana Negara ini? bertujuan memporakperandakan perekonomian merekayasa Pak Harto berhenti sebagai presiden.

1 comment:

  1. Bodoh betul sampai bisa di tipu Camdessus

    ReplyDelete